Sabtu, 18 Februari 2012

PENGELUARAN NEGARA

Pengeluaran Negara
A. Pengertian Pengeluaran Negara
Pengeluaran negara adalah pengeluaran pemerintah menyangkut pengeluaran untuk membiayai program-program dimana pengeluaran itu ditujukan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan
Pengeluaran pemerintah dapat bersifat :
1) “exhaustive” yaitu merupakan pembelian barang-barang dan jasa-jasa dalam perekonomian yang dapat langsung dikonsumsi maupkun dapat pula untuk menghasilkan barang lain lagi.
a) Exhaustive expenditure : mengalihkan factor-faktor produksi dari sektor swasta ke sektor pemerintah.
b) Exhaustic Expenditures : merupakan pembelian barang-barang yang dihasilkan oleh swasta dan dapat pula pembelian itu dilakukan terhadap barang-barang yang dihasilkan oleh pemerintah sendiri.
2) “Transfer“ yaitu berupa pemindahan uang kepada individu-individu untuk kepentingan social, kepada perusahaan-perusahaan sebagai individu atau mungkin pula kepada negara-negara sebagai hadiah (grants).
a) Transfer Payment : menggeser tenaga beli dari unit-unit ekonomi yang satu kepada unit- unit yang ekonomi yang laindan membiarkan yang terakhir inimenentukan pengguna dari uang tersebut.

B. Teori Pengeluaran Negara
1. Musgrave dan Rostow
Perkembangan pengeluaran negara sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi dari suatu negara. Pada tahap awal perkembangan ekonomi diperlukan pengeluaran negara yang besar untuk investasi pemerintah, utamanya untuk menyediakan infrastruktur seperti sarana jalan, kesehatan, pendidikan, dll. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi tetap diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, namun diharapkan investasi sektor swasta sudah mulai berkembang. Pada tahap lanjut pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah tetap diperlukan, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya peningkatan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dsb.
2. Wagner
Berdasarkan pengamatan dari negara-negara maju, disimpulkan bahwa dalam perekonomian suatu negara, pengeluaran pemerintah akan meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita negara tersebut. Di negara-negara maju, kegagalan pasar bisa saja terjadi, menimpa industri-industri tertentu dari negara tersebut. Kegagalan dari suatu industri dapat saja merembet ke industri lain yang saling terkait. Di sini diperlukan peran pemerintah untuk mengatur hubungan antara masyarakat, industri, hukum, pendidikan, dll.
3. Peacock dan Wiseman
Kebijakan pemerintah untuk menaikkan pengeluaran negara tidak disukai oleh masyarakat, karena hal itu berarti masyarakat harus membayar pajak lebih besar. Masyarakat mempunyai sikap toleran untuk membayar pajak sampai pada suatu tingkat tertentu. Apabila pemerintah menetapkan jumlah pajak di atas batas toleransi masyarakat, ada kecenderungan masyarakat untuk menghindar dari kewajiban membayar pajak. Sikap ini mengakibatkan pemerintah tidak bisa semena-mena menaikkan pajak yang harus dibayar masyarakat.
Dalam kondisi normal, dengan berkembangnya perekonomian suatu negara akan semakin berkembang pula penerimaan negara tersebut, walaupun pemerintah tidak menaikkan tarif pajak. Peningkatan penerimaan negara akan memicu peningkatan pengeluaran dari negara tersebut.
Dalam kondisi tidak normal, misalnya dalam keadaan perang, pemerintah memerlukan pengeluaran negara yang lebih besar. Keadaan ini membuat pemerintah cenderung meningkatkan pungutan pajak kepada masyarakat. Peningkatan pungutan pajak dapat mengakibatkan investasi swasta berkurang, dan perkembangan perekonomian menjadi terkendala.
Perang tidak bisa dibiayai dari pajak saja. Pemerintah terpaksa cari pinjaman untuk biaya perang. Setelah perang selesai pemerintah harus membayar angsuran pinjaman dan bunga. Oleh karenanya pajak tidak akan turun ke tingkat semula walaupun perang sudah selesai.
Setelah perang selesai, pengeluaran negara akan turun dari tingkat pengeluaran negara saat perang, namun masih lebih tinggi dari tingkat pengeluaran negara sebelum perang. Sementara itu pengeluaran swasta akan meningkat, namun masih masih dibawah tingkat pengeluaran swasta sebelum perang
C. Macam-macam Pengeluaran Negara
1. Menurut Organisasi
a. Pemerintah Pusat
Dalam APBN, pengeluaran Pemerintah Pusat dibedakan menjadi:
 Pengeluaran untuk Belanja
– Belanja Pemerintah Pusat
• Belanja Pegawai
• Belanja Barang
• Belanja Modal
• Pembayaran Bunga Utang
• Subsidi
• Belanja Hibah
• Bantuan Sosial
• Belanja Lain-lain
– Dana yang dialokasikan ke Daerah
• Dana Perimbangan
• Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian
 Pengeluaran untuk Pembiayaan
– Pengeluaran untuk Obligasi Pemerintah
– Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri
– Pembiayaan lain-lain

b. Pemerintah Propinsi
Dalam APBD Propinsi, pengeluaran negara dibedakan menjadi:
 Pengeluaran untuk Belanja
– Belanja Operasi, yang terdiri dari
• Belanja Pegawai
• Belanja Barang dan jasa
• Belanja Pemeliharaan
• Belanja perjalanan Dinas
• Belanja Pinjaman
• Belanja Subsidi
• Belanja Hibah
• Belanja Bantuan Sosial
• Belanja Operasi Lainnya
– Belanja Modal, terdiri dari:
• Belanja Aset Tetap
• Belanja aset lain-lain
• Belanja tak tersangka
 Bagi hasil pendapatan ke kabupaten/kota/desa, terdiri dari
– Bagi hasil pajak ke Kabupaten/Kota
– Bagi hasil retribusi ke Kabupaten/Kota
– Bagi hasil pendapatan lainnya ke Kabupaten/Kota
– Pengeluaran untuk Pembiayaan, terdiri dari
– Pembayaran Pokok Pinjaman
– Penyertaan modal pemerintah
– Belanja investasi Permanen
– Pemberian pinjaman jangka panjang

c. Pemerintah Kabupaten/Kota
Dalam APBD Kabupaten/Kota, pengeluaran negara dibedakan menjadi:
 Pengeluaran untuk Belanja
– Belanja Operasi, yang terdiri dari
• Belanja Pegawai
• Belanja Barang dan jasa
• Belanja Pemeliharaan
• Belanja perjalanan Dinas
• Belanja Pinjaman
• Belanja Subsidi
• Belanja Hibah
• Belanja Bantuan Sosial
• Belanja Operasi Lainnya
– Belanja Modal, terdiri dari:
• Belanja Aset Tetap
• Belanja aset lain-lain
– Belanja tak tersangka
 Bagi hasil pendapatan ke desa/kelurahan, terdiri dari
– Bagi hasil pajak ke Desa/Kelurahan
– Bagi hasil retribusi ke Desa/Kelurahan
– Bagi hasil pendapatan lainnya ke Desa/Kelurahan
– Pengeluaran untuk Pembiayaan, terdiri dari
– Pembayaran Pokok Pinjaman
– Penyertaan modal pemerintah
– Pemberian pinjaman kepada BUMD/BUMN/Pemerintah Pusat/Kepala Daerah otonom Lainnya
D. Prinsip Pokok dalam Pengeluaran Pemerintah
a. Asas moralita
Asas moralita menyangkut bahwa pengeluaran negara haruslah berprinsip pada nilai—nilai moral kemasyarakatan. Apa yang disusun (direncanakan) dan mekanisme yang dijalankan haruslah berdasarkan nilai-nilai moralitas masyarakat.
b. Asas nasionalita
Asas nasionalita terkait bahwa nilai nasionalisme(kebangsaan) menjadi ruh yang terus menjiwai setiap aktivitas(proses) penyusunan anggaran tersebut, termasuk apa yang menjadi tujuan dari setiap pengeluaran yang di rencanakan tersebut adalah demi terciptanya kesejahteraan bangsa Indonesia.
c. Asas kerakyatan (demokrasi)
Bahwa kesejaheraan rakyat indonesia harus menjadi prioritas pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan, yang hal ini dilakukan melalui mekanisme dan nilai-nilai demokrasi
d. Asas rasionalita
Apa yang terjadi di lapangan (kehidupan masyarakat sesungguhnya) dan juga apa yang menjadi keterbutuhan masyarakat harus menjadi landasan atau acuan untuk memutuskan apa yang akan di ambil sebagai pilihan. Hal ini-pun bertujuan agar pengeluaran benar-benar bisa efektif dan efisien (produktif)
e. Asas fungsionalita (teologi)
Asas kemanfaatan harus menjadi pertimbangan utama dalam menyusun anggaran pengeluaran. Dana tersebut akan bisa menghasilkan apa dan dapat d gunakan untuk apa, selain itu aspek teologis bagi bangsa kita yang merupakan bangsa yang beragama tentu menjadi aspek penting yang juga tidak boleh kita lepaskan begitu saja. Sisi spiritualitas penting untuk menjadi nilai/ukuran kemanfaatan sesuatu hal.
f. Asas perkembangan
Pembangunan nasional tentu menjadi unsur yang penting, yang memang tentu saja mejadi tujuan dari banyak negara untuk terus meningkatakan pertumbuahan ekonominya.
g. Asas keseimbangan dan keadilan
Dalam menyusun suatu anggaran pengeluaran tentu faktor keadilan pada semua pihak dan juga masalah keseimbangan (keproporsionalan) menjadi titik tekan terrcapainya suatu kesejahteraan yang merata untuk seluruh rakyat
E. Pengeluaran Negara dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian
Ada beberapa sektor perekonomian yang umumnya terpengaruh oleh besar atau kecilnya pengeluaran negara, antara lain
a. Sektor produksi
Pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap sektor produksi barang dan jasa. Dilihat secara agregat pengeluaran negara merupakan faktor produksi (money), melengkapi faktor-faktor produksi yang lain (man, machine, material, method, management). Pengeluaran pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa akan berpengaruh secara langsung terhadap produksi barang dan jasa yang dibutuhkan pemerintah. Pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan akan berpengaruh secara tidak langsung terhadap perekonomian, karena pendidikan akan menghasilkan SDM yang lebih berkualitas. Dengan SDM yang berkualitas produksi akan meningkat.
b. Sektor distribusi
Pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap sektor distribusi barang dan jasa. Misalnya, subsidi yang diberikan oleh masyarakat menyebabkan masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati barang/jasa yang dibutuhkan, misalnya subsidi listrik, pupuk, BBM, dll. Pengeluaran pemerintah untuk biaya pendidikan SD-SLTA membuat masyarakat kurang mampu dapat menikmati pendidikan yang lebih baik (paling tidak sampai tingkat SLTA). Dengan pendidikan yang lebih baik, diharapkan masyarakat tersebut dapat meningkatkan taraf hidupnya di masa yang akan datang. Apabila pemerintah tidak mengeluarkan dana untuk keperluan tersebut, maka distribusi pendapatan, barang, dan jasa akan berbeda. Hanya masyarakat mampu saja yang akan menikmati tingkat kehidupan yang lebih baik, sementara masyarakat kurang mampu tidak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan tara hidupnya.
c. Sektor konsumsi masyarakat
Pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap sektor konsumsi masyarakat atas barang dan jasa. Dengan adanya pengeluaran pemerintah untuk subsidi, tidak hanya menyebabkan masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati suatu barang/jasa, namun juga menyebabkan masyarakat yang sudah mampu akan mengkonsumsi produk/jasa lebih banyak lagi. Kebijakan pengurangan subsidi, misalnya BBM, akan menyebabkan harga BBM naik, dan kenaikan harga BBM akan menyebabkan konsumsi masyarakat terhadap BBM turun
d. Sektor keseimbangan perekonomian
Untuk mencapai target-target peningkatan PDB, pemerintah dapat mengatur alokasi dan tingkat pengeluaran negara. Misalnya dengan mengatur tingkat pengeluaran negara yang tinggi (untuk sektor-sektor tertentu), pemerintah dapat mengatur tingkat employment (menuju full employment). Apabila target penerimaan tidak memadai untuk membiayai pengeluaran tersebut, pemerintah dapat membiayainya dengan pola defisit anggaran.
F. Sebab-sebab pengeluaran pemerintah selalu meningkat
a. Adanya perang
Sekali pengeluarn-pengeluaran untuk keperluan perang itu diadakan akan sulit sekali untuk dikurangi meskipun perang tersebut sudah selesai. Pengeluaran harus tetap diadakan bagi tentara-tentara yang sudah terlanjur diangkat sebagai pegawai negeri, dimana mereka ini sebelumnya menganggur dan tidak menjadi tanggung jawab pemerintah.
b. Adanya kenaikan tingkat penghasilan dalam masyarakat
Dengan meningkatnya tingkat penghasilan, maka jelas kebutuhan akan konsumsi barang-barang maupun jasa-jasa akan meningkat. Banyak barang-barang dan jasa-jasa yang tidak mungkin diusahakan oleh swasta, seperti kegiatan pendidikan, kesehatan umum, pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan.
c. Adanya urbanisasi yang membarengi perkembangan ekonomi
Urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota, perlu dilayani oleh pemerintah dalam hal penyediaan lapangan kerja, kebutuhan listrik, air minum, perumahan, keamanan, dan kesehatan.
d. Perkembangan demokrasi
Perkembangan demokrasi memerlukan biaya yang sangat besar, terutama untuk mengadakan musyawarah-musyawarah, pemungutan suara, rapat-rapat dan sebagainya.
e. Semakin berkembangnya peranan pemerintah itu sendiri justru mengakibatkan adanya ketidakefisienan, pemborosan dan birokrasi sehingga pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.
f. Untuk negara sedang berkembang peranan pemerintah dalam pembangunan ekonomi semakin mencolok kerena pemerintah bertindak sebagai penggerak dan pelopor pembangunan ekonomi.
g. Timbulnya program kesejahteraan masyarakat, seperti program Panti Asuhan, Rumah Jompo, dan sebagainya.
.
G. Pengeluaran Negara Republik Indonesia
Secara umum, Indonesia termasuk negara berkembang, terutama jika dilihat dari sudut pandang kemampuan ekonomi masyarakat. Sebagai parameter, pendapatan perkapita Indonesia (USD 1.604) masih berada di bawah rata-rata negara-negara ASEAN (USD 1.890) pada tahun 2007. Namun ini bukan berarti secara mutlak bahwa Indonesia, dari sudut pandang teori pengeluaran, dipastikan berada pada tahap awal perkembangan ekonomi.
Teori pengeluaran negara Musgrave dan Rostow lebih menekankan pada proporsi belanja suatu negara dalam memandang perkembangan ekonomi. Tahap perkembangan ekonomi lebih dinilai dari pertanyaan apa saja sektor yang dijadikan prioritas oleh pemerintah dalam menetapkan kebijakan belanja pemerintah. Dari situ akan terlihat perbedaan arah pembangunan sebuah negara. Negara pada tahap awal perkembangan, karena masih minim infrastruktur, tentu akan lebih menekankan anggaran negara untuk investasi modal yang lebih bersifat starting development, seperti pembangunan gedung perkantoran daerah, gedung pendidikan, pasar, jalan umum, maupun gedung pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, masyarakat masih bergantung pada peran sentral pemerintah dalam lalu lintas pemenuhan kebutuhan dan peran swasta masih belum begitu dirasakan. Hal ini bisa berarti sektor swasta masih memulai investasi atau sudah relatif lama berdiri namun belum berkembang sehingga belum dominan dalam sistem perekonomian.
Pada tahap lanjut ekonomi, dijelaskan oleh Musgrave dan Rostow bahwa pengeluaran negara lebih bersifat meningkatkan mutu layanan dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, pemanfaatan teknologi mutakhir dalam pelayanan kesehatan. Bisa juga dengan meningkatkan standar pendidikan menuju ruang lingkup yang lebih luas, seperti Sekolah Bertaraf Internasional. Muncul juga kebutuhan baru akan adanya program perawatan lingkungan maupun penyediaan sarana rekreasi masyarakat. Yang jelas, pemerintah tidak lagi memfokuskan anggaran untuk pembangunan gedung dan pengadaan prasarana. Adapun kebijakan yang menyinggung fasilitas pemerintah lebih bersifat memperbaharui dan memelihara.
Indonesia memiliki wilayah negara yang amat luas. Tidak mudah mengklasifikasikan Indonesia termasuk negara dalam tahap awal perkembangan ekonomi, tahap menengah, atau tahap lanjut pembangunan ekonomi. Ini disebabkan adanya perbedaan kemajuan pembangunan yang cukup signifikan di masing-masing wilayah. Ini juga menyangkut tingkat kemajuan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Tidak adil jika Pulau Jawa dijadikan standar kemajuan negara dengan alasan disitu berdiri Ibukota Negara Indonesia atau terpadat penduduknya. Tapi terlalu naif juga jika kemajuan Indonesia diukur dari perkembangan Pulau Papua. Jika kita jadikan kebijakan pemerintah di Pulau Jawa sebagai acuan, maka Indonesia bisa dikategorikan sebagai negara pada tahap lanjut pembangunan ekonomi. Namun sebaliknya yang akan terjadi jika kita menggunakan pulau-pulau yang berada di ujung nusantara, seperti pulau Papua, Maluku, atau Nusa Tenggara sebaga tolak ukur. Pada wilayah tersebut, pembangunan masih sangat minim sehingga bisa dikategorikan bahwa negara masih berada pada tahap awal perkembangan ekonomi.
Namun sebagai standar, perkembangan ekonomi sebuah negara lebih tepat jika dinilai dari kebijakan pemerintah pusat yang merupakan kebijakan umum suatu negara. Di Indonesia, pengeluaran negara secara konstitusional tercermin dalam APBN dan APBD.

Daftar Pustaka
endrisanopaka.files.wordpress.com/.../pengeluaran-negara-pertemuan-7.ppt
http://www.find-docs.com/pengertian-pengeluaran-negara.html
http://www.ziddu.com/download/9867898/PengeluaranNegara.doc.html
sinyosato.files.wordpress.com/2009/.../analisis-pengeluaran-negara.doc
Suparmoko.2000.Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek.Yogyakarta: BPFE Yogyakarta

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar